Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

RKP dan RAPBN 2015 Permudah Pemerintahan Mendatang

Jakarta, 02/05/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah memandang perlu menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 guna mendukung dan memudahkan pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (30/4) lalu.

Presiden menambahkan, asumsi yang digunakan dalam RKP dan RAPBN tersebut disusun secara realistis dengan target serta tujuan yang dapat dicapai oleh pemerintahan mendatang. Rancangan tersebut, lanjut Presiden, juga akan menjawab sejumlah isu dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang. "Artinya kita bisa merumuskan sasaran-sasaran yang tepat, dan presiden yang baru nanti beserta pemerintahannya juga dapat melaksanakan RAPBN dan RKP ini dengan baik," tambahnya.

Namun demikian, Presiden memastikan, pemerintahan selanjutnya dapat melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan kondisi domestik maupun global di kemudian hari. "Kalau ada yang ingin diubah, kita persilakan. Manakala akan dilakukan perubahan dan penyesuaian, rencana ini sudah dapat diketahui dan dipelajari lebih awal" imbuhnya. Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk mempermudah kerja presiden yang akan datang. "Mari kita dukung untuk kebaikan bangsa kita," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana di sela acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 mengatakan, RKP 2015 juga akan menjadi RKP pertama yang menghubungkan antara dua pemerintahan yang berbeda. "Karena ini (Musrenbangnas 2014) merupakan rangkaian yang membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, yang merupakan dokumen perencanaan transisi yang menjadi jembatan anatara RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kedua," ungkapnya.

Ia menjelaskan, RKP 2015 merupakan RKP tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga tahun 2015-2019. RKP ini mengacu pada rancangan teknokratis RPJMN yang antara lain disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMN 2010-2014, memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin serta program dan kegiatan yang bersifat multiyears dan ongoing. "Selain itu juga memuat program yang menjadi pijakan pokok untuk memudahkan pekerjaan pemerintahan yang mendapat mandat selanjutnya untuk memimpin Indonesia," jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah arah kebijakan rancangan teknokratik RPJMN ketiga antara lain adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan. "Melalui transformasi perekonomian yang didukung oleh industrialisasi dalam arti luas, seperti sektor pertanian, manufaktur dan jasa, serta percepatan pembangunan infrastruktur," jelasnya.(ak)