Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Romli Atmasasmita: Perkuat Perundang-undangan di Bidang Pajak

Jakarta, 30/08/2013 MoF (Fiscal) News - Dalam Seminar Nasional Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana: Konsekuensi Hukum dalam Pelaksanaan Adinistrasi Perpajakan, Romli Atmasasmita, salah satu pakar dan penasihat hukum Indonesia, mengangkat topik Pendapat Hukum tentang Imbalan Bunga terhadap Wajib Pajak, berdasarkan UU RI Nomor 6 tahun 1983 diubah terakhir dengan UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pemaparannya, ia merujuk pada beberapa prinsip UU Perpajakan di antaranya kunci keberhasilan penerimaan negara dari pajak terletak sepenuhnya pada Wajib Pajak, sedangkan DJP secara khusus berkewajiban melakukan pengawasan. “Berdasarkan prinsip tersebutlah akan tercipta keseimbangan hak dan kewajiban negara (dalam hal ini melalui DJP) dan Wajib Pajak,” katanya di Jakarta pada Kamis (29/8).

Dalam konteks keseimbangan tersebut, maka setiap kasus penyimpangan atas UU Perpajakan termasuk pelaksanaan ketentuan tentang Imbalan Bunga (IB) dalam UU Perpajakan harus dikembalikan kepada dua pihak secara proporsional. Hal ini merujuk pada PP Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dicantumkan dalam Bab VI Imbalan Bunga (Pasal 24) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 sd Pasal 14 PP tersebut. "Hak antara wajib pajak dan fiskus harus sama-sama mendapatkan reward,” jelasnya.

Seminar ini berlangsung selama dua hari (28-29 Agustus 2013), di mana pada hari terakhir ada sekitar 240 peserta. Pada akhir presentasinya, Romli Atmasasmita menekankan untuk memperkuat perundang-undangan di bidang pajak. “Benar ya benar, salah ya salah, hitam putihnya jelas,” pungkasnya. (bppk)