Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rugikan Negara Rp73 Miliar, Ekspor Minerba Ilegal Digagalkan

Jakarta, 09/11/2015 Kemenkeu - Selain menggagalkan impor tekstil dan produk tekstil ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tanjung Priok juga berhasil menggagalkan ekspor 80 kontainer mineral dan batu bara (minerba) ilegal.

Berbagai jenis minerba yang digagalkan eskportasinya tersebut yaitu bijih besi, terak timah (tin slag), biji cinnabar (mercury), konsentrat seng, batu mulia, feldspar, zinc powder, pasir zirconium, seng paduan dalam bentuk ingot, bijih chromite, bijih tembaga, dan bijih logam tanah jarang (ceirum). Minerba ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Maluku, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam konferensi pers pada Senin (9/11) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, sedianya, minerba tersebut akan diekspor ke berbagai negara, seperti Belanda, Taiwan, Korea, Hongkong, India, Singapura, dan Thailand.

Ia menambahkan, pelaku ekspor minerba ilegal ini terbilang massif, karena melibatkan 21 perusahaan. “Pelakunya ada 21 perusahaan, ada yang berbentuk PT ada yang berbentuk CV,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memberitahukan jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean, serta menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean palsu. Selain itu, petugas bea dan cukai menduga, komoditas mineral jenis bijih cinnabar merupakan hasil penambangan ilegal, karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah mengeluarkan izin atas penambangan komoditas tersebut.

Potensi kerugian negara yang timbul akibat upaya ekspor minerba ilegal ini mencapai lebih dari Rp73 miliar. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian immateril berupa kerusakan sumber daya alam serta pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan ilegal. “Dan yang lebih penting, ekspor minerba ilegal ini mengganggu proses hilirisasi minerba yang sedang kita galakkan,” jelas Menkeu.(nv)