Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rupiah Harus Dihormati dan Dibanggakan

Medan, 08/05/2013 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Perbendahaan (Ditjen Pbn) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi Undang-Undang nomor 7 tentang Mata Uang pada Rabu (8/5), di Hotel JW Marriott, Medan. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemahaman implementasi UU Mata Uang dalam keseharian.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pbn Sumatera Utara Abdullah Nanung. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa berlakunya UU tersebut di tahun 2014 nanti merupakan tonggak baru sejarah negara kesatuan RI. "Dengan UU ini, kita angkat harkat dan martabat Indonesia. Kita jadikan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang sama seperti garuda dan bendera," katanya. Pasalnya, sejak merdeka di tahun 1945, Indonesia belum memiliki peraturan mengenai macam dan harga mata uang yang sesuai dengan amanat UUD 45.

UU Mata Uang tersebut mengatur pengelolaan rupiah yang terintegrasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Selain mengatur ketentuan mengenai macam dan harga rupiah, UU tersebut juga menjelaskan tentang ciri, desain dan bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, pemberantasan rupiah palsu, pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah, ketentuan pidana hingga ketentuan peralihan.

Tampil sebagai pembicara dalam sosialisasi ini, Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Pbn Rudy Widodo, Asisten Direktur Pengedaran Uang Bank Indonesia Hernowo Kuntoaji, dan Pakar Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Zufrullah Salim.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai berbagai kementerian/lembaga, pemda, serta pihak swasta, dan universitas. Salah satu poin diskusi dalam hal tersebut adalah masih banyaknya penggunaan mata uang asing dalam perdagangan di daerah perbatasan Indonesia, di mana hal tersebut termasuk pelanggaran yang diatur dalam UU Mata Uang tersebut. (fin)