Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

RUU PPKSK, Hasil Optimal Antara Pemerintah dan DPR

Jakarta, 14/03/2016 Kemenkeu - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) yang diusulkan pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, draf ini diramu seoptimal mungkin sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi XI.


“Ini merupakan hasil yang sangat optimal antara pemerintah dengan DPR. Tentunya ini sudah masuk semua pertimbangan baik politis maupun teknis,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu. Menurut Menkeu, RUU ini berisi skema pencegahan jika sistem keuangan terkena dampak memburuknya perekonomian global. Saat ini pemerintah akan segera menyiapkan format RUU tersebut agar siap untuk dibawa ke tahap selanjutnya.


Sementara itu, dilansir dari laman DPR, Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit menyebutkan bahwa rumusan RUU ini terdiri dari 9 bab dan 59 pasal. Draf RUU ini segera akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU PPKSK tersebut kelak akan menggantikan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), dimana pasal-pasal RUU PPKSK lebih jelas dan terarah daripada UU JPSK yang kini masih berlaku. (as)