Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di Aula Dhanapala (29/08)

Semakin Maju Sebuah Negara, Harus Dapat Mengelola Asetnya

Jakarta, 29/08/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Pencanangan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di Aula Dhanapala, Selasa (29/08) mengungkapkan bahwa semakin maju sebuah negara, terlihat dari pengelolaan asetnya. "Negara yang makin maju tercerminkan dari bagaimana negara dapat mengelola asetnya," jelasnya.

Menkeu menjelaskan, pada tahun 2004 saat pertama kali Indonesia menyusun neraca pemerintah, neraca tersebut belumlah sempurna. Nilai aset hanya tercatat Rp229 triliun karena banyak aset yang belum teregister. Setelah 10 tahun, sesuai laporan BMN 2016, nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun.

"Rakyat perlu tahu bahwa banyak sekali operasi pemerintah yang didanai oleh keuangan negara, itu menghasilkan aset-aset negara yang luar biasa penting. Sebagian besar dari aset tersebut adalah Barang Milik Negara, yaitu tanah, gedung, bahkan alutsista (alat utama sistem pertahanan) serta infrastuktur" ujar Menkeu di acara yang bertemakan Kerja Bersama Revaluasi BMN.

Menurutnya, setiap aset negara yang dihasilkan dari operasi pemerintah dibukukan, diadministrasikan, ditertibkan sertifikatnya, dan ditertibkan valuasinya untuk kemudian dilakukan yang disebut the best and the highest used dari aset tersebut. Artinya, aset-aset dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aset harus bekerja.

"Kami minta Dirjen Kekayaan Negara untuk bekerja sama dengan seluruh K/L (Kementerian/Negara). Untuk itu, kami undang seluruh K/L pada pagi hari ini untuk terus-menerus melakukan kampanye mengenai penggunaan aset secara produktif agar mereka tidak hanya berguna untuk negara tetapi terutama untuk masyarakat," ajak Menkeu di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Perhubungan (Menhub) yang turut hadir pada acara ini.

Lebih jauh, Menkeu memaparkan revaluasi aset ini pertama kali dilakukan pemerintah pada tahun 2007-2010. Ia berpendapat, penting bagi suatu negara untuk mengelola keuangan negara yang baik, seluruh lini di neraca pemerintah harus reliable sehingga negara memiliki laporan keuangan negara yang mencerminkan kondisi keuangan beserta neraca yang paling baru dan kredibel.

Namun demikian, dua aset negara yang paling penting dan tidak dapat dinilai di dalam neraca pemerintah adalah masyarakat yang produktif, inovatif, sehat, cerdas serta institusi yang efisien dengan tata kelola yang bersih dan melayani. Ia mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya mewujudkan nawacita yang ditanamkan Presiden Republik Indonesia tersebut. (ma/nr)