Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sempurnakan Sistem Perpajakan, Komwasjak Gelar Komunikasi Publik

Surabaya, 22/03/2016 Kemenkeu - Selama periode 2014-2015, Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menerima 197 pengaduan dan masukan dari masyarakat. Isi pengaduan antara lain terkait dengan prosedur administrasi perpajakan (49 persen), peraturan perpajakan (39 persen), Sumber Daya Alam (3 persen), dan lainnya (9 persen) yang menghasilkan 71 saran/rekomendasi.

Selain itu, dari kegiatan pengamatan dan pengkajian, sebayak 44 saran/rekomendasi telah diselesaikan pada periode yang sama. Hal tersebut terungkap dalam Komunikasi Publik (public hearing) Komwasjak dengan tema ‘Menyongsong Era Pajak yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan’ di Surabaya, Selasa (22/3). Acara ini sendiri diselenggarakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem perpajakan serta peningkatan peran Komwasjak.

“Kami mengharapkan masukan, usulan, dan pendapat dari bapak dan ibu terkait dengan sistem perpajakan untuk merumuskan, mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan Indonesia ke depan yang memberikan kepastian hukum bagi terpenuhinya hak dan kewajiban pajak wajib pajak,” kata Ketua Komwasjak Daeng M. Nazier dalam paparannya. Menurutnya, kepastian hukum dan keadilan akan menguatkan mutual trust antara wajib pajak dan fiskus sehingga kultur perpajakan yang baik akan terwujud.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai latar belakang, baik dari asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO), maupun akademisi seperti dari Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Airlangga. Dengan komunikasi publik ini, sistem perpajakan diharapkan dapat memenuhi aspek good governance sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.(fg)