Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sepanjang 2015, Bea Cukai Riau-Sumbar Tindak 266 Kasus Peredaran Barang Ilegal

Jakarta, 08/01/2016 Kemenkeu - Sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden untuk memberantas barang-barang ilegal, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau dan Sumatera Barat beserta kantor-kantor vertikal di bawahnya berhasil melakukan 266 penindakan atas barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah tersebut.

Beberapa diantara barang ilegal yang berhasil ditindak antara lain rokok, minuman keras, tekstil dan produknya, narkotika, telepon seluler, obat-obatan dan bahan kimia, serta barang-barang lainnya. Dengan total estimasi nilai barang sebesar Rp122,1 miliar, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dengan penindakan tersebut mencapai Rp23,2 miliar.

Dari keterangan resmi DJBC pada Kamis (7/1) terungkap, penindakan di wilayah Riau dan Sumatera Barat tersebut lebih difokuskan pada peredaran rokok (hasil tembakau) dan minuman keras (minuman mengandung etil alkohol/MMEA) ilegal. Hal ini mengingat, wilayah ini merupakan daerah pemasaran rokok dan minuman keras yang memungkinkan barang-barang tersebut dipasarkan secara ilegal, karena kondisi geografis pesisir timur Sumatera yang memiliki garis pantai panjang.

Selama periode 1 Januari hingga 20 Desember 2015, tidak kurang 66 kasus rokok dan 22 kasus minuman keras ilegal berhasil ditindak. Dari penindakan rokok ilegal selama periode tersebut, barang bukti yang berhasil disita meliputi 109.064 slop atau setara 20.225.293 batang rokok dan 73 pak atau setara 7.574 gram tembakau iris berbagai merk.

Estimasi nilai barang tersebut mencapai Rp8,2 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu rokok-rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai; menggunakan pita cukai palsu dan bekas; dilekati pita cukai tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya; serta rokok asal kawasan bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Sementara itu, barang bukti yang disita dari penindakan minuman keras ilegal meliputi 16.306 botol dan 15.704 kaleng atau setara 53.155,13 liter minuman keras berbagai jenis dan merk. Estimasi nilai barang tersebut mencapai Rp7,3 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar. Jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu minuman keras tersebut tidak dilekati dengan pita cukai.

Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat pun telah menindaklanjuti 88 kasus rokok dan minuman keras ilegal tersebut. Dua kasus telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda; lima kasus telah dilakukan pemusnahan barang; 54 kasus dirampas untuk negara, menunggu keputusan untuk dimusnahkan; lima kasus telah dilakukan penyidikan dan dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan; dan 22 kasus masih dalam proses penelitian lebih lanjut berupa pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.(nv)