Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Serahkan LHKPN, Pegawai Kemenkeu Tingkatkan Transparansi


Jakarta, 28/06/2011 MoF (Fiscal) News - Pejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan telah memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun ini, jumlah pegawai dan pejabat yang menyerahkan LHKPN berjumlah sekitar 25 ribu orang. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho, upaya tersebut berhasil meningkatkan transparansi di lingkungan Kemenkeu. Demikian yang ia sampaikan saat ditemui di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (28/06).

Menurut Sonny, dari 25 ribu orang, yang paling banyak menyerahkan LHKPN adalah pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Kita kemenkeu kan total sejak PMK 39 (diterbitkan) dari 8 ribu menjadi 25 ribu (yang menyerahkan), yang terbanyak ya itu DJP 16 ribu," jelasnya. Ia menyampaikan, tingkat kepatuhan yang terjadi dalam penyerahan LHKPN dan transparansi mencapai 30 - 40 persen pada tahun ini.

Hingga saat ini, masih banyak pegawai Kemenkeu yang menyerahkan LHKPN. Penyerahan tersebut berlangsung hingga sabtu (01/07) mendatang. "Posisi terakhir masih tunggu KPK, karena hari sabtu masih ada yang sampaikan lewat pos, kan tercatat tanggal posnya. KPK belum janjikan kapan, karena cukup banyak yang diadministrasikan," imbuhnya.

Sonny menceritakan, menurut ketentuan dari KPK, pegawai dan pejabat Kemenkeu yang wajib menyerahkan LHKPN hanya 8 ribu orang. Namun, atas inisiatif Kemenkeu, terdapat lebih dari 8 ribu orang pegawai yang memiliki posisi strategis dan perlu menyerahkan LHKPN. "Kita sudah surati semua eselon I nya untuk dimonitor. Sebenernya lead masalah ini ada di Setjen (Sekretariat Jenderal), tapi karena waktu itu belum beres, jadinya kita suratin, nanti kalau tidak beres, kita tanyakan kenapa," tukas Sonny.

Menurut Sonny, Itjen akan memberikan sanksi terhadap pegawai dan pejabat yang dengan sengaja menolak memberikan LHKPN nya. "Sanksi pasti ada, kita lihat kenapa tidak masukkan, dan lain-lain. Sanksinya ikut disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil), karena di KPK sendiri itu kan himbauan, tidak ada aturannya. Menkeu yang bikin aturan wajibkan ini semua," pungkasnya. (ak)