Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sesjen Kemenkeu: Masyarakat Respons Positif Amnesti Pajak

Jakarta, 03/10/2016 Kemenkeu - Amnesti Pajak dirancang untuk memperluas basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio). Sejauh ini, masyarakat telah menunjukkan respons positif program yang pertama kali diluncurkan pada Juli 2016 tersebut.

"Respons positif terhadap program amnesti pajak tampak dari laporan statistik realisasinya yang menunjukkan progres menggembirakan," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto pada acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, Selasa (27/09).

Sementara itu, terkait kebijakan penangguhan transfer Dana Alokasi Umum (DAU), ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan bentuk sanksi kepada daerah, melainkan upaya untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kredibel dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Sesjen yang mewakili Menteri Keuangan juga menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada sejumlah mahasiswa yang lolos seleksi penerimaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa tersebut diharapkan mampu membantu generasi muda mewujudkan mimpi dan membangun Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan, seminar ini diikuti oleh setidaknya 150 peserta yang merupakan perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan, pemerintah kota dan daerah, perwakilan kementerian/lembaga, pemimpin redaksi media massa lokal, serta kalangan akademisi di Jawa Barat.

Seminar secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam keynote speech-nya, ia menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2015 mencapai 5,03 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,79 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.(ath)