Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sesjen Tekankan Perlunya Program Perencanaan Untuk Legislative Process yang Lebih Baik

Jakarta, 07/04/2016 Kemenkeu - Agar legislative process di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, mudah, cepat, dan transparan, Sekretaris Jenderal Hadiyanto menekankan perlunya Program Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Sosialisasi Surat Edaran Nomor SE-3/MK.01/2016 yang diselenggarakan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (7/4) ia menyampaikan bahwa sejalan dengan semangat transformasi kelembagaan, perlu sebuah solusi inovatif terkait legislative process. “Salah satunya dalam bentuk aplikasi Program Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan atau Program Perencanaan. Aplikasi program perencanaan tersebut merupakan implementasi digitalisasi dalam proses bisnis Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pada tahun 2016 ini, Aplikasi Program Perencanaan yang terdiri atas Sistem Informasi dan Monitoring Program Perencanaan ditetapkan sebagai salah satu aplikasi unggulan dalam rangka implementasi e-Corporate Services Kementerian Keuangan. Inovasi ini juga merupakan bentuk inisiatif yang mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal revisi model operasional, perampingan proses bisnis, dan percepatan digitalisasi dalam skala besar yang berujung pada budaya akuntabilitas berbasis outcome.

Selain digitalisasi sistem, program perencanaan juga perlu ditunjang dengan forum koordinasi yang terdiri dari person in change di setiap unit eselon III, serta operator aplikasi. “Kita harapkan agar forum ini dapat berjalan efektif dan menyokong kelancaran proses pengajuan peraturan perundangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, salah satu kunci dalam pemberdayaan program perencanaan adalah kepatuhan atas persyaratan administratif dan substantif dalam penyampaiannya. Namun demikian, saat ini, penyusunan rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) di unit Eselon I tidak tersentralisasi di satu Unit Eselon I. “Dengan demikian dimungkinkan adanya kendala teknis seperti koordinasi penanganan dan penyelesaian rancangan tersebut,” katanya. Oleh karena itu, ia berharap, Surat Edaran Nomor SE-3/MK.01/2016 dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun rancangan peraturan perundangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Marilah kita gunakan kesempatan sosialisasi dan rapat koordinasi ini untuk sama-sama memahami tata cara dan mekanisme pengajuan rancangan PMK dan KMK. Besar harapan saya agar dengan adanya kegiatan ini, program perencanaan dapat berjalan lancar dan efektif serta membuat legislative process di Kementerian Keuangan lebih produktif, ramping dan hassle-free,” pungkasnya.(nv)