Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Setelah Lulus, Mahasiswa Akan Punya NPWP

Jakarta, 29/03/2016 Kemenkeu - Pemerintah berencana agar setiap mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan dapat segera menjadi Wajib Pajak, yang dikukuhkan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, wacana tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja.

“Mahasiswa adalah pihak yang sebentar lagi akan memasuki lapangan kerja, bahkan mungkin sebagian mahasiswa di tengah-tengah kuliah, tahun ke dua atau tahun ketiga sudah bekerja, ataupun bisnis kecil-kecilan, yang sebenarnya sudah mengharuskan dia untuk menjadi Wajib Pajak. Karena itu saya sambut baik usulan Menristekdikti bahwa nantinya setiap lulusan S1 atau bahkan D3 sebaiknya segera mempunyai NPWP,” jelasnya usai penandatanganan nota kesepahaman antara Menkeu dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang peningkatan kerja sama perpajakan pada Senin (28/3) di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta.

Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa kepemilikan NPWP tersebut tidak serta merta membuat para mahasiswa yang telah menjadi Wajib Pajak langsung memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Seperti diketahui, jika penghasilannya belum melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka Wajib Pajak belum memiliki kewajiban untuk membayarnya.

“Bukan berarti kalau punya NPWP terus langsung bayar pajak. Kita ini punya aturan, punya ketentuan, jadi kalau penghasilannya belum melewati PTKP, maka meskipun dia punya NPWP, dia belum wajib membayar pajak. Sama juga dengan perusahaan, kalau dia belum untung ya nggak mungkin dia bayar pajak,” tegasnya.

Sebagai informasi, mulai 1 Januari 2015 lalu, pemerintah telah menaikkan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi sebesar Rp36 juta per tahun. Dengan demikian, jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari Rp36 juta per tahun, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Sementara itu, Menristekdikti M. Nasir mengatakan, wacana ini sangat strategis, terlebih jika NPWP dapat diberikan sesaat sebelum para mahasiswa selesai menempuh pendidikannya. “Mungkin pada saat akhir study, pada waktu akan lulus barangkali bisa dijaring dengan memberikan NPWP, jadi mereka lulus langsung dapat NPWP. Jadi ini sangat strategis menurut saya, supaya jumlah lulusan dari suatu perguruan tinggi akan mampu dimonitor berapa yang jadi wajib pajak aktif, dan berapa yang akan menjadi wajib pajak pasif,” urainya.(nv)