Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Setelah UU Pengampunan Pajak, Pemerintah Siap Bahas UU KUP dengan DPR

Jakarta, 12/07/2016 Kemenkeu - Setelah pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak, pemerintah berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dapat segera membahas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang saat ini telah disampaikan oleh Presiden. UU ini diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan di Indonesia nantinya.

“Kami berharap dalam waktu dekat Undang-Undang KUP yang saat ini telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR dapat segera dilakukan pembahasan oleh Pemerintah dan DPR,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (28/06).

Sementara itu, Pemerintah juga sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), RUU Bea Meterai dan RUU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta RUU Perbankan yang merupakan pondasi utama sistem administrasi perpajakan di Indonesia. (as)