Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Setiap Unit Eselon Harus Bersinergi untuk Capai Misi Kementerian Keuangan

Jakarta, 14/10/2021 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa sinergi merupakan pangkal dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus terus dibangun oleh setiap instansi. Dengan bersinergi, masing-masing unit akan bisa bekerja sama secara baik dan efisien untuk mencapai tujuan dan misi Kementerian Keuangan. Hal ini Wamenkeu ungkapkan saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara yang diselenggarakan di Aula GKN Manado pada Kamis (14/10).

“Sinergi itu akhirnya diperlukan untuk kita bisa profesional, sinergi diperlukan supaya kita bisa integritas, sinergi itu diperlukan supaya kita bisa melayani dengan baik, sinergi diperlukan untuk menuju kesempurnaan, Itu nilai-nilai kita,” terang Wamenkeu.

Wamenkeu juga menekankan pentingnya adanya suatu interoperability system yang mencerminkan proses bisnis dari masing-masing unit. Hal ini tidak terlepas dari tujuannya untuk menunjang penerimaan negara dan mengintegrasikan sistem serta data yang ada pada masing-masing unit agar bisa berperan secara optimal.

“Sistem CEISA boleh dibangun, sistem di DJP sekarang yang masih berjalan nanti akan berubah jadi Core Tax, lalu ada SIMPONI (di DJA), tapi harus (semuanya) interoperable,” jelas Wamenkeu.

Selanjutnya, salah satu hal yang terdapat pada joint operation pada joint program Sinergi Kemenkeu adalah kegiatan secondment. Secara khusus, Wamenkeu mengatakan bahwa sasaran dari kegiatan secondment selain untuk menggali potensi penerimaan adalah untuk meningkatkan pemahaman baru para peserta secondment mengenai unit dan proses bisnis yang ada di instansi lain.

“Targetnya adalah membuat supaya peserta secondment para secondee itu mengerti yang dilakukan bisnis proses di tempat lain, artinya policy bisnis prosesnya,” kata Wamenkeu.

Sebagai informasi, Joint Program Penerimaan Negara yang melibatkan DJP, DJBC dan DJA adalah suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga meningkatkan daya saing nasional.

Kegiatan di setiap joint program berjalan saling berkorelasi dan berkolaborasi dalam mendorong kontribusi penerimaan DJP, DJBC dan DJA. Kegiatan ini meliputi joint analysis, join audit, join investigasi, joint collection dan secondment. (nug/mr/hpy)