Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sinergi Pemerintah dan KPK Cegah Penyelewengan Kebijakan

Jakarta, 13/06/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah berharap bisa bersinergi secara rutin dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mereview kebijakan baik energi, pangan, maupun penerimaan negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebijakan yang kurang tepat. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, rapat koordinasi yang strategis dengan KPK akan memberikan sentimen positif bagi pemerintah, dan bisa juga melakukan pencegahan terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang tepat diambil pemerintah. “Kita meminta nanti ada seri energi, pangan dan yang lainnya jadi untuk aspek pencegahan lebih bagus,” terangnya.

Ia mengatakan, saat ini rapat koordinasi dengan melibatkan KPK baru menyasar kepada alokasi gas untuk perusahaan pupuk. Di mana, revitalisasi pupuk yang belum terselesaikan adalah Pupuk Kujang dan Pupuk Kimia Gresik dan hal tersebut dibahas dengan KPK. “Ini tadi dibahas bagaimana penyediaan gasnya dan itu akan disediakan keputusannya dari Husky untuk Gresik dan Cepu untuk Kujang itu sudah diputuskan dalam Rakor Menko,” jelasnya.

Adapun sejumlah Kementerian lain yang diundang KPK adalah Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). (ans)