Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

SKB Tiga Menteri dan Tenaga Pendamping Percepat Penyaluran Dana Desa

Jakarta, 20/10/2015 Kemenkeu - Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, misalnya dengan menyederhanakan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaannya serta melakukan perekrutan tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa.

Seperti diketahui, hingga semester I-2015, Dana Desa telah terealisasi Rp16,61 persen, atau 80 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp20,77 triliun. Menurut keterangan resmi yang dilansir Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa (20/10), penyalurannya ke pemerintah desa baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun.

Oleh karena itu, dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang telah diluncurkan pada Bulan September lalu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pula koordinasi dan konsolidasi kabupaten/kota seluruh Indonesia tentang kebijakan SKB Tiga Menteri tersebut.

Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah merekrut 26 ribu tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Rekrutmen terdiri atas 21 ribu orang pendamping lokal desa yang ditempatkan di desa, empat ribu pendamping desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota.

Rekrutmen tenaga pendamping tersebut merupakan bagian dari pengawalan penggunaan Dana Desa. Pemerintah berharap, tenaga pendamping profesional ini dapat memfasilitasi percepatan pencairan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Lebih lanjut mengenai capaian #1TahunKabinetKerja dapat dilihat pada halaman berikut(nv)