Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Struktural 2015

Bali, 10/12/2015 Kemenkeu - Menghadapi tantangan struktural perekonomian, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa strategi sepanjang tahun 2015. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi fiskal, yang terdiri atas optimisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Melihat penerimaan 2015, pemerintah berupaya mengubah skema penerimaan dari yang bersumber pada sumber daya alam ke pajak. "Kita bergeser dari yang sebelumnya penerimaan bersumber pada sumber daya alam ke penerimaan yang bersumber pada pajak," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara pada acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Bali pada 10-11 Desember 2015.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terjadinya penurunan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax to GDP ratio) menunjukkan adanya permasalahan pada administrasi pajak. Terkait hal tersebut, ia menegaskan perlunya reformasi pajak. "Terdapat permasalahan pada administrasi perpajakan, bagaimana kita mengumpulkan pajak. Untuk itu, kita perlu melakukan reformasi administrasi perpajakan. Kita harus terus melakukan reformasi administrasi perpajakan," tegasnya.

Strategi berikutnya yang telah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Tahun 2015, pemerintah mulai merealokasi belanja dari yang kurang produktif ke belanja produktif. "Pemerintah merealokasi subsidi BBM (bahan bakar minyak) ke belanja infrastruktur, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan untuk menjawab tantangan pertumbuhan inklusif," katanya.

Reformasi ketiga adalah penurunan subsidi listrik. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Rp73 triliun untuk subsidi listrik. Subsidi tersebut akan diturunkan menjadi Rp38 triliun pada tahun depan.

Ia juga mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur,  yang memerlukan dana sekitar Rp5.000 triliun hingga Rp6.000 triliun untuk lima tahun ke depan. Sementara, pemerintah hanya dapat menyediakan sekitar Rp2.000 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan sektor swasta melalui kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership), atau bahkan murni pembiayaan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. "Sektor swasta dapat menerima tax holiday jika mereka membangun infrastruktur," jelasnya.

Ia menambahkan, social welfare framework juga menjadi hal penting. Program pengentasan kemiskinan yang lebih baik adalah program yang tepat sasaran, berdasarkan data yang benar. "Hal terakhir yg ingin saya sampaikan adalah komitmen untuk menciptakan stabilitas makro ekonomi dan melanjutkan reformasi anggaran di 2016," katanya.(ya)