Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Survei Inklusi Keuangan Tahun 2020 Diharapkan Dapat Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Jakarta, 29/06/2021 Kemenkeu - Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024, diselenggarakan Survei Nasional Keuangan Inklusif 2020. Keuangan inklusif bertujuan agar setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman, dengan biaya terjangkau. Selain itu, ini merupakan upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap hasil survei ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan secara umum ke depan dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024," tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian selaku Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir dalam acara “Peluncuran Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2020” secara virtual, Jumat (25/06).

Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, Survei Nasional Keuangan Inklusif oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (S-DNKI) tahun 2020 menunjukkan bahwa 81,4% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan formal. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 78,8%. Sementara itu 61,7% orang dewasa telah memiliki akun. Angka ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018, yakni sebesar 55,7%.

Dari survei tersebut juga terlihat bahwa kepemilikan akun lebih umum di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Namun, pertumbuhan kepemilikan akun di perdesaan lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan. Pada wilayah perdesaan, agen bank dan BUMDes turut mendorong peningkatan kepemilikan akun secara signifikan.

Kemudian, program bantuan dari pemerintah turut berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun. Sebanyak 7 dari 10 orang dewasa penerima program bantuan pemerintah telah memiliki akun. Pada tahun 2020, penerima program bantuan pemerintah meningkat menjadi 40,8 % dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 17,2%.

Akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan perbankan syariah juga meningkat di tahun 2020. Penggunaan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah meningkat sebesar 1%, penggunaan tabungan dan deposito meningkat 0,7%, penggunaan transfer bank meningkat 0,3%, dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah juga meningkat 0,6%.

Selanjutnya, usulan program kerja keuangan inklusif tahun 2021-2024 meliputi peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil, peningkatan produk dan layanan keuangan digital dan penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif.

Sebagai informasi, survei tersebut mengambil sampel 7.574 orang dewasa di 34 provinsi, proyeksi populasi nasional 2020, dengan mempertimbangkan strata wilayah perkotaan/pedesaan dan gender. Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. (ekon/nr/ip)