Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tahun 2017, Pemerintah Fokus Pada Pemerataan

Jakarta, 04/01/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota Kabinet Kerja membahas agenda pemerintah tahun 2017 pada Rabu (04/01) di Istana Kepresidenan Bogor. Saat memimpin rapat kabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerataan akan menjadi fokus utama pemerintah sejak awal tahun ini.

"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka Gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," jelas Presiden mengawali pengantarnya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan. Banyak cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, melalui kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Presiden berharap, kebijakan tersebut dapat dilakukan secara lebih masif.

"Ini sangat penting, karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini," ujarnya.

Kedua, pemerintah akan memperkuat akses permodalan bagi masyarakat, yang diyakini akan meningkatkan dara saing masyarakat dan inklusi keuangan. "Saya minta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun depan KUR (Kredit Usaha Rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bankable," imbuhnya.

Ketiga, pemerintah akan menggalakkan peningkatan keterampilan, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. "Saya lihat kemarin di Kementerian Tenaga Kerja sudah bekerja sama dengan Kadin. Apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, dikoordinir oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan lagi ribuan, tetapi mencapai jutaan," terang Presiden.

Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan akses masyarakat kepada pendidikan. Terkait hal ini, Presiden menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar mulai menyasar kalangan yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut. "Tadi malam saya sudah telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai," tegasnya.

Mengakhiri pengantarnya, Presiden turut berpesan agar pembangunan karakter dan mental bangsa tidak dilupakan, mengingat semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aksi terorisme dan radikalisme dewasa ini. Presiden meyakini, ideologi negara Pancasila mampu menjawab tantangan dan kekhawatiran tersebut.

"Dalam rapat terbatas kemarin, saya sudah putuskan untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di bawah Presiden. Kita ingin agar nilai-nilai ini betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku kita sehari-hari," tutupnya. (nv/rsa)