Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis dalam Seminar: Learning To Realize Promise dalam rangkaian kegiatan IMF-World Bank Annual Meetings 2017 di Washington DC pada Rabu (11/10).

Tantangan Anggaran Pendidikan untuk Indonesia

Washington DC, 12/10/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis dalam Seminar: Learning to Realize Promise dalam rangkaian kegiatan IMF-World Bank Annual Meetings 2017 di Washington DC pada Rabu (11/10). Menkeu ingin alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dapat lebih berdampak pada pendidikan untuk menghadapi tantangan jaman.

“Indonesia telah berkomitmen mengalokasikan 20% dari APBN. Pertanyaannya bagaimana 20% dari anggaran ini bermakna untuk pendidikan dalam hal pembelajaran. Banyak hal yang melebihi dari sekedar jumlah uang yang disalurkan,” ungkapnya.

Menkeu berpendapat bahwa performa Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat rendah untuk mengalokasikan dana pendidikan agar berdampak signifikan baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi.

“Kebanyakan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah tidak terlalu berusaha melakukan sesuatu yang berguna untuk mendapatkan dana pendidikan karena sudah sudah otomatis dialokasikan di dalam APBN sesuai Undang-Undang. Jadi, performa kinerja pada perencanaan dan eksekusi sangat rendah,” terangnya.

Menkeu menginginkan anggaran pendidikan sebesar 20% tersebut menjadi perubah situasi agar Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

“Kita harus memastikan bagaimana 20% dari APBN ini menjadi game changer, bagaimana mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, tenaga kerja bagi Indonesia dengan demografi muda sebanyak 250 juta penduduk,”harapnya.

Masalah yang dihadapi Indonesia juga berasal dari kualitas guru yang sudah tersertifikasi serta perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah yang berlokasi di daerah dan kota besar.

“Kami punya 3 juta guru yang kualitasnya tidak sama. Hanya setengah yang memiliki sertifikasi meskipun kualitas sertifikasi juga patut dipertanyakan. Indonesia adalah negara yang besar dengan demografi yang luas. Kualitas pendidikan di sekolah juga beragam di tiap daerah antara daerah pedalaman, terluar dan di kota besar seperti Jakarta,” terangnya.

Menkeu juga menyebut rancangan keseragaman sistem pendidikan di seluruh Indonesia sebagai tantangan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang kurang lebih sama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan dengan budgeting berdasarkan performance.

“Jadi, masalahnya adalah bukan pada budget tapi bagaimana merancang sistem pendidikan dan proses belajar. Sistem pendidikan didelegasikan ke Pemda yang komitmennya tidak seragam di seluruh Indonesia. Itulah tantangannya bagaimana mengelola kualitasnya agar kurang lebih sama di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus mengenalkan bugeting yang berdasarkan performance,” jelasnya.

Menkeu juga menyinggung masalah pembagian alokasi pendidikan untuk guru dan operasional sekolah dimana orang tua dapat dilibatkan dalam manajemen sekolah. “Indonesia punya belanja pendidikan yang dibagi dua untuk guru dan operasional sekolah yang berhubungan dengan manajemen sekolah, termasuk keterlibatan orang tua untuk menjaga akuntabilitas sekolah”, terang Menkeu.

Di akhir sesi, ia mengatakan teknologi perlu dikombinasikan dengan pendidikan baik dari anggaran maupun proses belajar.

“Terakhir, teknologi yang dikombinasikan dengan alokasi dana pendidikan akan mendapatkan akuntabilitas yang lebih cepat dan sistem akuntabilitas yang lebih kuat. Dan proses belajar yang bisa dikombinasikan dengan di textbook,” pungkasnya. (nr/rw)