Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tantangan Fiskal Kaltim di Tengah Perlambatan Ekonomi

Samarinda, 21/04/2016 Kemenkeu – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi beberapa tantangan fiskal yang harus dipecahkan untuk menjamin keberlangsungan perekonomian yang inklusif. Padahal, provinsi ini dahulu dikenal sebagai salah satu daerah percontohan otonomi daerah dan memiliki potensi geografis yang dapat dikembangkan.

Seperti diketahui, perekonomian Kaltim dari tahun 1970 hingga 2013 berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) dan didominasi sektor primer. Akan tetapi, kontribusi sektor minyak dan gas bumi (migas) serta SDA terus menurun akibat belum adanya penemuan sumur baru dan tingginya penurunan produksi. Ditambah lagi, penentuan harga komoditas SDA tersebut sangat bergantung pada harga pasar inetrnasional.

Semua tantangan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan daerah Kaltim. Bahkan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltim terkoreksi minus 0,85 persen.

Terkait hal tersebut, Ekonom Kaltim, Fitriadi menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan melakukan penyesuaian Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim dengan  Rencana Menengah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun pemerintah.

Beberapa rekomendasi lain yang disimpulkan dari Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Kaltim antara lain peningkatan peluang investasi swasta, perluasan basis perpajakan, pemilihan prioritas kegiatan dan efisiensi, serta pengendalian dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

“Fasillitas fiskal dari pemerintah pusat juga harus dimanfaatkan untuk memfasilitasi peningkatan iklim usaha dan daya beli masyarakat,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal dalam seminar yang diselenggarakan pada Rabu (20/4) di Samarinda tersebut.(yka)