Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Jakarta, 14/08/20 Kemenkeu - Presiden menyebut bahwa ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi di tahun 2021 mendatang. Maka, program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo saat penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta (14/08).

“Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal. Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” jelas Presiden.

Yang kedua, Presiden menyebut bahwa arah kebijakan rancangan APBN 202 adalah untuk mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Lalu ketiga, adalah mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, untuk pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian, Presiden menyebut bahwa RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan,

“Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan. Reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” kata Presiden. (nug/hpy/nr)