Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tema RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Jakarta, 04/05/2021 Kemenkeu - Rencana kerja pemerintah (RKP) di tahun 2022 masih mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 (Musrenbangnas) yang disiarkan secara virtual pada Selasa (04/05).

“Harus kita ingat bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Lalu, kita harus mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD Provinsi Kabupaten/Kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan sisi konsumsi,” kata Presiden.

Presiden juga mendorong agar industri bisa mulai bangkit dan para pekerja bisa mulai bekerja kembali, sehingga mampu membuat sisi permintaan domestik meningkat. Tetapi Presiden mengingatkan bahwa semuanya harus tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

“Reformasi struktural secara besar-besaran sudah kita mulai dengan penetapan Undang-undang Cipta Kerja. Semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik,” lanjut Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung mengenai perkembangan konsep green economy di Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu paru-paru terbesar dunia dan Indonesia seharusnya bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.

“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technologi, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” lanjut Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyebut bahwa Indonesia juga mempunyai kekuatan di blue economy. Menurut Presiden, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity laut sehingga bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkannya secara bijak untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Presiden menegaskan bahwa sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai Indonesia.

Terakhir, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah masalah SDSs (Suistainable Development Goals).

“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi juga harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tutup Presiden. (nug/mr/hpy)