Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tepat Waktu, BPK Apresiasi Penyerahan LKPP 2015 Oleh Pemerintah

Jakarta, 08/04/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mewakili Pemerintah telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Unaudited tahun anggaran 2015 kepada BPK pada 30 Maret 2016 lalu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyerahkan LKPP Unaudited tahun anggaran 2015 secara tepat waktu.

Menurut Kepala BPK Harry Azhar Aziz, LKPP tahun anggaran 2015 ini memiliki nilai lebih, karena merupakan momentum besar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia. Seperti diketahui, LKPP tahun 2015 menandai mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, BPK juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.

Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPP tersebut diharapkan meningkatkan kualitas laporan dan tidak menimbulkan bias karena baru pertama kali dilakukan. “Sehingga LKPP tahun 2015 yang baru saja kami terima benar-benar dapat memberikan informasi keuangan yang memadai, bermanfaat dan tidak menyesatkan,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Selanjutnya, ia juga berharap agar kualitas laporan berupa opini BPK dapat berkorelasi dan dirasakan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat menjadi indikator pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Dengan demikian, LKPP bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), karena LKPP merupakan Konsolidasi dari 85 Laporan Keuangan K/L dan satu Laporan Keuangan BUN.

Senada, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun, agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. “Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) agar pertanggungjawaban APBN dapat mencapai kualitas terbaik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk selalu bekerja sama dengan tim auditor BPK guna mewujudkan hal tersebut.(nv)