Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tidak Ada Lagi Tempat Aman untuk Para Penghindar Pajak di Dunia

Jakarta, 23/03/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan hasil pertemuan G-20 di Baden Baden, Jerman, pada konferensi pers yang diselenggarakan di aula Mezzanine, gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (22/03). Indonesia dan para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral negara G-20 menyepakati implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018.

“Pelaksanaan kerjasama Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip-prinsip penghindaran pajak yaitu base erosion dan profit shifting dibahas dan semua Menteri Keuangan G-20 memiliki kesepakatan yang kuat,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini topik yang sangat penting bagi Indonesia adalah mengenai kerjasama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak. Dengan Tax Amnesty, nampak bahwa banyak Wajib Pajak (WP) Indonesia yang selama ini tidak mendeklarasikan aset dan pendapatan yang disimpan di luar negeri.

“Effort atau upaya yang kita lakukan terhadap perkembangan Tax Amnesty, termasuk bagaimana data-data dari total aset yang dideklarasikan mencapai lebih dari 4.000 triliun dan sepertiganya adalah dari luar negeri. Itu menggambarkan bahwa banyak basis pajak Indonesia mengalami erosi dan profit shifting ke negara-negara lain,” tambah Menkeu.

Kerjasama pertukaran informasi penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara. Tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di dunia.

"Indonesia akan menggunakan base erosion dan profit shifting maupun AEOI itu sebagai sarana bagi otoritas pajak kita untuk mengurangi ruangan bagi para penghindar pajak melarikan kewajiban pajak mereka keluar negeri,” jelas Menkeu. (ip/nr)