Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tiga Kebijakan dalam Paket Ekonomi Kelima

Jakarta, 23/10/2015 Kemenkeu - Pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima pada Kamis (22/10). Dalam paket kali ini, pemerintah menekankan pada tiga kebijakan deregulasi, yaitu terkait revaluasi aset, menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur, serta deregulasi di bidang perbankan syariah.


Kebijakan terkait revaluasi aset dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva, dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu perusahaan meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai aset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi.


Kedua, menghilangkan pajak berganda diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) relatif kecil dibanding negara-negara tetangga. Untuk itu, perlu dikembangkan produk seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) untuk Infrastruktur, KIK – Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) dan sejenisnya, yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan.


Terakhir, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, karena industri ini tumbuh sangat pesat dari tahun ke tahun. Deregulasi yang dilakukan adalah menyederhanakan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah. Nantinya, akan ada kodefikasi produk-produk syariah, dimana untuk kode tertentu akan dibebaskan perizinannya. Hal ini juga berlaku untuk produk-produk lain terkait dengan pegadaian oleh perbankan syariah. Namun, pemerintah akan tetap memperhatikan kehati-hatian, terutama gadai emas yang banyak disimpan masyarakat.


Untuk sektor perbankan, pemerintah akan memberi kemudahan untuk memperluas jangkauan perbankan syariah dalam hal membuka kantor-kantor cabang. Hal ini akan mendorong efisiensi sehingga harga dan suku bunga akan lebih affordable bagi masyarakat. (as)