Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikanpandangannya dalam acara rapat paripurna APBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta (25/10)

Tiga Strategi Fiskal untuk APBN 2018

Jakarta, 26/10/2017 Kemenkeu – Pemeritntah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018).Adapun tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan". Untuk menjalankannya terdapat tiga strategi fiskal yang digunakan. Target pertama ialah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua ialah efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas serta ketiga ialah mendorong pembiayaan yang efisien inovatif dan berkelanjutan.

“Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN TA 2018) diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR pada Rabu, (25/10).

Dalam sidang paripurna ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi  5,4%, tingkat inflasi 3,5% dan nilai tukar Rupiah Rp13.400/US$.Sedangkan, pendapatan negara disetujui sebesar Rp1.894,7 triliun; belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun, dan defisit APBN 2,19% terhadap PDB (setara dengan Rp325,9 triliun). 
Menanggapi Fraksi Gerindra yang menyatakan menolak RAPBN 2018 dikarenakan target belanja dan pertumbuhan terlalu rendah serta ketidakberpihakan anggaran terhadap TNI, Menkeu menanggapi dengan terus mendengarkan masukan dan tidak pernah lelah bekerja untuk Indonesia.

"Pemerintah dapat memahami apabila ada berbagai pandangan dan kritik masukan yang membangun dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan dan pemerintah tidak akan pernah berhenti dan lelah untuk terus bekerja melakukan langkah langkah nyata untuk pembangunan Negara Republik Indonesia yang kita cintai demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan," jelasnya.

Pemerintah berharap kesetaraan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan sehingga tugas konstitusional bersama yang dipercayakan kepada dewan dan pemerintah dalam mengemban amanat rakyat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. (ws/nr)