Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
ilustrasi

Tiga Upaya Pemerintah Menggenjot Investasi Migas

Jakarta, 05/10/2017 Kemenkeu - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Arcandra Tahar menyampaikan tiga upaya menggenjot iklim investasi minyak dan gas (migas) Indonesia dalam satu tahun terakhir. Pertama, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah menjadi PP Nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengakomodir sebagian besar usulan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Kita menyelesaikan revisi PP 79 pada Juni 2017, perubahan PP tersebut dalam 6 bulan menjadi PP 27 tahun 2017", ungkapnya dalam Strategic Round Table Dialogue di Bimasena (04/10).

Kedua, menawarkan skema gross split sehingga keekonomian kontraktor dibuat lebih menarik dan sebanding atau bahkan lebih baik dibanding skema cost recovery dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Migas Gross Split menjadi Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017.

Ketiga, lelang wilayah kerja (WK) migas tahun 2017 diperpanjang hingga 20 November 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perpajakan Gross Split telah berproses baik. "Kita berharap saat lelang WK migas ditutup pada 20 November nanti, PP terkait Perpajakan Gross Split telah selesai. Berdasarkan komunikasi terakhir dengan Kementerian Keuangan, bahwa penyusunan masih dalam proses dan kami percaya hasil dan tata waktunya akan sesuai harapan," tambah Arcandra.

Seperti dikutip dari situs ESDM pada Kamis, (05/10), berbagai upaya tersebut dilakukan Pemerintah dengan mendengarkan masukan dari para stakeholders. "Pemerintah Indonesia mendengarkan masukan stakeholders, dan kita berupaya untuk menyempurnakan iklim investasi migas," pungkasnya. (nr/rsa)