Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tingkatkan Efektivitas Anggaran, Pemerintah Wacanakan Insentif-Disinsentif bagi Kepala Daerah

Jakarta, 10/06/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah daerah saat ini memegang peranan yang cukup penting. Hal ini terlihat dari anggaran Indonesia saat ini, di mana sekitar 30 persen dari total anggaran pemerintah merupakan dana transfer ke daerah.

“Saat ini kita berbicara soal belanja negara yang sebesar Rp1.800 triliun, jadi kalau kita bicara 30 persen, kita bicara Rp600 triliun dana yang ditransfer ke pemerintah daerah,” jelas Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam acara Hadi Soesastro Policy Forum 2014 pada Senin (9/6) di Jakarta.

Namun demikian, pemerintah saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan terkait desentralisai fiskal tersebut. Salah satunya adalah apa yang disebut oleh para ekonom sebagai principle-agent problem. Dalam hal ini, principle adalah pemerintah pusat; sementara agent adalah pemerintah daerah, yang kepala daerahnya dipilih secara langsung dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah pusat.

Hal tersebut menimbulkan masalah, di mana pemerintah pusat tidak dapat mengontrol alokasi dana transfer ke daerah. Pada beberapa kasus, lanjutnya, saat pemerintah mentransfer dana kepada pemerintah daerah, beberapa di antaranya tidak melakukan penyerapan dana tersebut sebagaimana mestinya, dengan beberapa alasan. “Mungkin karena kurangnya perencanaan, kualitas sumber daya manusianya, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Menkeu, efektivitas anggaran tergantung pada kemampuan pemerintah pusat untuk merancang suatu mekanisme guna menghindari principle-agent problem ini. Secara teoritis, cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memastikan adanya mekanisme insentif-disinsentif, untuk memastikan agent mematuhi principle.

Mekanisme insentif-disinsentif ini tidak hanya berlaku bagi daerahnya, tetapi langsung ditujukan kepada kepala daerahnya. Dengan demikian, jika pemerintah daerah gagal melakukan penyerapan anggaran untuk suatu proyek tertentu, misalnya, pemerintah akan memotong gaji kepala daerahnya. “Jadi kita perlu memunculkan beberapa micro intervention seperti ini untuk memastikan kebijakannya bisa berjalan,” ungkap Menkeu.(nv)