Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tingkatkan Pelayanan Lelang, Kemenkeu Keluarkan Peraturan Baru

Jakarta, 26/09/2013 MoF (Fiscal) News – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Acara ini berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Kamis (26/9).

Di hadapan 300 undangan yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemda DKI Jakarta, Perbankan Swasta, BUMN, perusahaan swasta, pejabat lelang kelas 2, serta pimpinan balai lelang, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menjelaskan bahwa perubahan PMK ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola dan pelaksanaan, serta pelayanan lelang agar lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Baik dari segi volume transaksi maupun frekuensinya.

Dilatarbelakangi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang makin dinamis, beberapa modernisasi lelang ditetapkan dalam PMK ini seperti optimalisasi pelayanan lelang di tempat barang berada, dengan meniadakan dispensasi tempat pelaksanaan lelang, menambahkan garansi bank sebagai jaminan penawaran lelang, sampai membuka penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui email, tromol pos, dan internet.

“Salah satu tantangan terbesar kita ke depan adalah bagaimana para pemangku kepentingan, regulator, kita semua bisa meningkatkan kinerja lelang. Perubahan dan perbaikan secara gradual kita lakukan untuk menampung berbagai perkembangan dan kebutuhan dari pelaksanaan transaksi lelang untuk pelayanan, pengawasan dan pengendalian,” imbuh Hadiyanto.  Dengan sosialisasi PMK yang mulai berlaku per 6 Oktober 2013 ini, diharapkan stakeholders mendapatkan pemahaman yang komprehensif. (fg)