Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tingkatkan Pembinaan BLU, Menkeu Tanda Tangani MoU dengan Menteri Teknis

Jakarta, 23/04/2014 MoF (Fiscal) News – Untuk meningkatkan sinergi upaya pembinaan terhadap Badan Layanan Umum (BLU), Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Dewan Kawasan yang membawahi BLU. Penandatanganan dilakukan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (23/4).


Penandatanganan MoU ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi upaya pembinaan terhadap BLU yang terdiri atas pembinaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan pembinaan teknis oleh Kementerian/Lembaga. “Sangat diperlukan koordinasi yang baik antara pembina teknis dan pembina keuangan BLU agar aktivitas efektivitas dapat mencapai tujuan serta mendorong efisiensi bagi kegiatan pembinaan,” kata Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam sambutannya.


Dalam perkembangannya, lanjut Menkeu, pola pengelolaan keuangan BLU masih menimbulkan berbagai persoalan dalam administrasi keuangan negara, seperti efisiensi belanja, transparansi potensi pendapatan dan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari hibah pihak ketiga. Oleh karena itu, dengan MoU ini diharapkan akan terjadi modernisasi administrasi dan pelayanan pemerintah.


Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas beberapa key performance indicator. Kontrak kinerja tersebut akan menjadi alat ukur dan kontrol kinerja pimpinan BLU yang telah mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara.


Adapun Kementerian/Lembaga/Dewan kawasan yang memiliki BLU yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Dewan Kawasan Batam, dan Dewan Kawasan Sabang.(ikd)