Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tingkatkan Pengelolaan APBD Menuju Good Governance

Makassar, 03/10/2016 Kemenkeu - Menghadapi kondisi perekonomian global serta kondisi fiskal terkini, pemerintah, termasuk pemerintah daerah harus lebih kredibel dalam menyusun perencanaan anggaran tahun 2017. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam keynote speech-nya pada acara Focus Group Discussion (FGD) ‘Pengelolaan APBD secara Good Governance’ yang dihadiri oleh para gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia pada Kamis (29/09) lalu.

Pada kesempatan tersebut, ia mengimbau agar gubernur, bupati/walikota dapat mengelola dengan baik dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Baik dana perimbangan maupun yang lainnya, agar segera dieksekusi atau digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatannya, dan jangan disimpan di perbankan," tegasnya.

Terkait dengan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016, ia memastikan, pemerintah akan menyalurkan DAU kepada daerah paling lambat pada Bulan Januari 2017. “Di dalam (Rancangan) APBN 2017 sudah kita berikan dananya, dan itu bukan carry over, melainkan dana tambahan," ujarnya.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan juga akan segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur bahwa pemerintah daerah boleh menggunakan sisa dana transfer ke daerah dan dana desa. “Dana yang telah diberikan kepada daerah tidak dikembalikan lagi, dana yang berbentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), anggaran yang belum terpakai ini dapat digunakan untuk mengatasai likuiditas pemerintah daerah," tambahnya.(hi)