Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Triwulan II-2013, Arus Modal Masuk Meningkat Cukup Tinggi

Jakarta, 24/05/2013 MoF (Fiscal) News - Pada awal triwulan II-2013, arus modal masuk (capital inflow) kembali meningkat cukup tinggi, antara lain terkait dengan penerbitan global bond Pemerintah Republik Indonesai (RI). Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, saat menghadiri rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini. 

"Cadangan devisa pada akhir April 2013 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi sebesar 107,3 miliar dolar AS atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, di atas standar kecukupan internasional," jelas Perry.

Pada triwulan II-2013, lanjutnya, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan diperkirakan akan semakin membaik, didukung oleh transaksi modal dan finansial yang kembali mencatat surplus, sehingga diharapkan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Ekspektasi perbaikan transaksi modal dan finansial tersebut terutama bersumber dari kenaikan arus modal masuk investasi portofolio asing dan investasi langsung asing (PMA). "Hal ini tercermin dari meningkatnya arus modal yang cukup besar di Bulan April 2013, di antaranya berasal dari penerbitan obligasi pemerintah, sejalan dengan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak dari kebijakan moneter global yang masih akomodatif," ucapnya.

Perkiraan kinerja NPI triwulan II-2013 yang membaik tersebut sudah mulai terindikasi dari jumlah cadangan devisa pada akhir April 2013 yang meningkat menjadi 107,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut terjadi setelah sebelumnya secara keseluruhan NPI triwulan I-2013 mengalami defisit sebesar 6,6 miliar dolar AS. Dengan demikian, jumlah cadangan devisa pada akhir Maret 2013 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 104,8 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,7 bulan, di atas standar kecukupan internasional.(ak)