Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tujuh Pokja untuk Percepat Pelaksanaan SNKI

Jakarta, 10/04/2017 Kemenkeu - Pemerintah tengah menyiapkan dua regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan  Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pertama adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Mekanisme dan Tata Kerja. Kedua, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat.


“Kita akan terus mengoptimalkan implementasi dari SNKI ini. Kita susun mekanisme dan tata kerja yang baik sekaligus membentuk tim yang fokus bertanggung jawab pada pelaksanaan SNKI ini,” tegas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi SNKI, di Jakarta pada Jumat (07/04).


Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), pemerintah menyiapkan 7 (tujuh) Pokja yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini, antara lain: Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan Regulasi serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.


Rapat juga membahas tentang target indikator SNKI. Baik tentang sasaran dan indikator keuangan inklusif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2016, maupun tentang proyeksi Index Keuangan Inklusif Global Findex (World Bank). (nr/rsa)