Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ukur Efektivitas Pemanfaatan, Kemenkeu Gelar Workshop Evaluasi Dana Desa

Padang, 09/06/2016 Kemenkeu - Untuk mengukur efektivitas pemanfaatan Dana Desa di daerah, Kementerian Keuangan menyelenggarakan workshop Evaluasi Kegiatan Dana Desa. Di Sumatera Barat, workshop diselenggarakan di Padang pada Kamis (9/6).

Sebagaimana diketahui, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber-sumber pendapatan, antara lain Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Dalam APBN tahun 2016, anggaran Dana Desa mencapai Rp46,9 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah. Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rukijo menyatakan, pada tahun 2017, alokasi Dana Desa akan naik menjadi sekitar Rp84 triliun, atau 10 persen dari Transfer ke Daerah. Dengan demikian, pada tahun 2017, setiap desa rata-rata dapat memperoleh alokasi Dana Desa sekitar Rp1 miliar.

“Dengan semakin besarnya alokasi Dana Desa, maka semakin besar pula tanggung jawab kepala desa untuk mengelola keuangan desa,” jelasnya dalam sambutan mewakili Menteri Keuangan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Andalas Padang Hefrizal Handra berharap, selain pembangunan infrastruktur, ke depan, Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. “Penggunaan dana desa selama ini memang digunakan untuk pembangunan Infrastuktur, untuk tahap berikutnya bisa lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, workshop ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, selain juga untuk mengukur efektivitas pemanfaatannya. Acara dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur Sumatera Barat.

Narasumber yang menyampaikan pemaparan dalam workshop ini yaitu Alex Indra Lukman dari Dewan Perwakilan Rakyat; Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana; Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, serta Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Hefrizal Handra.(hi)