Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan bertempat di Desa Angin Pasir, Mega Mendung, kabupaten Bogor (14/08)

UMI, Inklusi Keuangan untuk Berdayakan Ekonomi Rakyat

Bogor, 15/08/2017 Kemenkeu - Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementerian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan. Inklusi keuangan ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019. Target pembangunan tersebut tentunya harus melibatkan banyak pihak dan sinergi dari berbagai kementerian. Semua pihak harus bekerja sama untuk saling mengisi sehingga tugas berat Pemerintah dalam mencapai target pembangunan dapat tercapai.

“Saya senang hari ini kita pada akhirnya bisa memulai suatu program bersama-sama dengan kementerian lain. Jadi, tadi disebutkan disini, Kementerian Kelautan, (Kementerian) Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, (Kementerian) Kominfo dan Kementerian Keuangan. Ini anggaran 1,5 T yang dianggarkan di dalam APBN 2017 dan nanti kami dan Komisi XI masih akan membahasnya,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya  pada acara Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan bertempat di Desa Angin Pasir, Mega Mendung, kabupaten Bogor pada Senin (14/08).

Program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi (Kemenkop & UKM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengkoordinasikan pendanaan (coordinated fund) yang dapat membiayai program-program dimaksud untuk menjangkau masyarakat ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro dengan segmen Rp10 juta ke bawah dengan syarat yang sangat mudah yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterangan memiliki usaha dan tidak punya hutang pada lembaga keuangan.

“Tujuannya supaya hari ini beberapa anggota komisi XI juga bisa melihat pilot (project) nya. Kita meluncurkan bersama-sama di berbagai daerah bersama dengan beberapa Menteri. Jadi uang 1,5 T ini bersama-sama dengan program dari Menteri Koperasi, Perikanan dimana (berkaitan) dengan nelayan, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Ibu Khofifah dengan PKH dan e-warungnya dan kemudian Kominfo dalam hal membangun sistem informasi,” kata Menkeu.

Menkeu berharap dengan piloting ini, nantinya akan dilihat  hasilnya sehingga kalau memang bagus akan disampaikan kepada Dewan agar Pemerintah bisa menaikkan lagi anggarannya pada tahun-tahun yang akan datang. (ip/nr)