Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Update Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IIKementrian Keuangan

 

·      Presiden RI telah menetapkan 45 program aksi (129 Rencana Aksi/RA) dimana diantaranya terdapat 15 program pilihan yang harus diselesaikan dalam Program 100 Hari (P100H) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II;

·      Depkeu bertindak sebagai Unit Penanggung Jawab atas  3 RA (Bid. Perekonomian) & 1 RA (Bid. Kesra);

·      Latar Belakang, Target/output H-100, dan Capaian atas 4 RA Depkeu:

1.   (P12A2) Pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai anak perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) è Bidang Perekonomian:

Latar Belakang:

¡ Pendirian PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), sebagai  anak perusahaan PT SMI, bertujuan agar dapat memperkuat ketersediaan sumber pembiayaan infrastruktur yang memiliki karakteristik tenor jangka panjang;

¡ PT IIF didukung oleh komitmen investasi dari para pendirinya yang terdiri dari PT SMI sebesar Rp 600 miliar, Asian Dev. Bank/ADB sebesar ekuivalen Rp 400 miliar, International Finance Corp./IFC sebesar ekuivalen Rp 400 miliar dan Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft DEG sebesar ekuivalen Rp 200 miliar. Selain itu, PT IIF juga didukung dengan pinjaman (loan) dari ADB dan World Bank masing-masing sebesar ekuivalen Rp 1 triliun. Total komitmen dana tersebut adalah Rp 3,6 T

Target/Output dan Capaian H-100

Target H100: Soft launching PT IIF.  Soft launching tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010 bertempat di Gedung BRI II Jalan Jend. Sudirman Jakarta yang dihadiri oleh shareholders dan perwakilan pemerintah (Depkeu). (Status: Target tercapai)

 

2.   (P21A1) Pemberian Fasilitas Perpajakan terhadap pemanfaatan energi terbarukan (renewable energy) è Bidang Perekonomian

Latar Belakang:

¡ Pengembangan energi terbarukan dalam penyediaan energi nasional masih menghadapi berbagai kendala terutama masalah harga yang masih tinggi bila dibandingkan dengan harga energi fosil bersubsidi;

¡ Pengembangan energi terbarukan untuk pembangkitan listrik skala kecil yang dilakukan oleh pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat masih terbatas;

¡ Agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas perpajakan.

 

Target/Output dan Capaian H-100

¡ Target H-100:Terbitnya PMK tentang Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi terbarukan;

¡ Telah diterbitkan PMK No.21/PMK.011/2010 Tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.

Status: Target Tercapai

 

3.   (P25A22) Pengoperasian pelayanan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu è Bidang Perekonomian

Latar Belakang:

¡ Perlunya dukungan peningkatan daya saing perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui peningkatkan pemberian pelayanan kepabeanan;

¡ Sistem Pelayanan yang diberikan merupakan perluasan jam kerja pelayanan kepabeanan terhadap layanan kepada pengguna jasa yang belum dapat diselesaikan pada jam kerja biasa dan tidak ditujukan untuk memberikan insentif perpindahan volume kerja;

 

Target/Output dan Capaian H-100

¡ Target H-100: Terlaksananya  Layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di empat Pelabuhan Utama (Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar)

¡ Dirjen Bea dan Cukai telah me-launching Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makasar) tanggal 16 Januari 2010 sejak pukul 00.00 WIB. Operasionalisasi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

Status: Target Tercapai

 

4.   (P30A1) Sosialisasi Peraturan Menkeu tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di 510 daerah (prov/kab/kota) è Bidang Kesra

Latar Belakang:

¡  PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah  ini merupakan upaya de-bottlenecking terhadap kegiatan PNPM Mandiri yang selama ini terhambat akibat belum adanya payung hukum penyediaan dana pendamping dari APBD;

¡  Maksud dan Tujuan Sosialiasi ialah untuk memberikan informasi, penjelasan serta pemahaman kepada Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengenai: latar belakang penerbitan PMK, Tujuan diterbitkan PMK, Aspek dan Ruang Lingkup yang diatur PMK, Mekanisme pendanaan, pencairan dan penyaluran dan pelaporan yang baru.

 

Target/Output dan Capaian H-100

¡  Target H-100: Terlaksananya sosialisasi Nomor PMK 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan kepada 510 Kepala Daerah/ Pejabat Daerah;

¡  Telah dilaksanakan Sosialisasi secara berseri kepada Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang dimulai sejak 3 Desember 2009. Sosialisasi terakhir kali dilaksanakan  pada tanggal 6-7 Januari 2010 di Bidakara, sehingga sampai saat ini sosialisai total diberikan kepada total 995 Kepala Daerah/Pejabat Daerah.

Status: Target Tercapai