Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Usaha Asuransi atau Reasuransi dengan Prinsip Syariah Wajib Terapkan Prinsip Dasar Syariah Islam

 

Jakarta, 09/02/10 (Fiscal News) – Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

a.       adanya kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para Peserta;

b.       adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru ’;

c.       Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru ’;

d.       dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan

e.       tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Peraturan ini ditetapkan pada   tanggal   25   Januari   2010 sebagai kepastian hukum bagi Penyelenggara Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hasil pengawasan tersebut wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

 

Selengkapnya : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010