Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

UU Minerba Kurangi Ketergantungan RI pada SDA Mentah


Jakarta, 30/01/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menyatakan pemberlakukan larangan ekspor mineral mentah sejak 12 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk memacu dan mendorong perusahaan pertambangan domestik agar membangun pabrik pengolahan serta pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.   

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri, penerapan peraturan tersebut bukan semata untuk mendongkrak penerimaan negara. Menkeu mengatakan, pengenaan tarif progresif bea keluar barang mineral merupakan komitmen pemerintah untuk terus berupaya mengakhiri era ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA). "Indonesia tidak bisa lagi terus menerus bergantung pada SDA mentah dan buruh murah," kata Menkeu pada Kamis (30/1) di Hotel Dharmawangsa,  Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah akan memacu program hilirisasi industri pertambangan dengan terus menumbuhkan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri secara baik dan saling terintegrasi. Menkeu juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif  bagi pengusaha industri pertambangan.

Senada dengan Menkeu, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyampaikan bahwa perusahaan pertambangan tidak akan rugi akibat bea keluar yang diterapkan pemerintah, mengingat komoditas mineral yang diekspor nantinya merupakan produk olahan dengan nilai tambah.(ak)