Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

UU PPKSK Perkenalkan Prinsip Bail-In

Jakarta, 24/06/2016 Kemenkeu - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah disahkan. Dalam UU ini diatur prinsip “bail-in” merupakan inti utama dari pencegahan, yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting dari pengamanan.


“Bail in artinya bank dari awal memang memiliki suatu rencana, kecukupan action jika terjadi sesuatu kepada bank tersebut,” papar Plt/ Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi UU PPKSK pada Kamis (23/06) di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta.


Selain itu, di dalam UU tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa penetapan status krisis direkomendasikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan ditetapkan oleh Presiden. Menurutnya, UU PPKSK ini adalah batu pijakan baru untuk mengelola dan menjaga sistem keuangan Indonesia. “Di dalam peraturan ini, ada seperangkat logika yang kita susun dengan mempelajari pengalaman krisis 1997-1998 dan juga pengalaman krisis 2008-2009," tambahnya. (ws)