Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu Harapkan Pemerintah Daerah dan Pusat Kembangkan Pola Sinergi Pembangunan di Daerah

Jakarta, 12/07/2019 Kemenkeu - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberi sambutan sekaligus membuka acara workshop “Mencari Pola Sinergi Pengembangan Pembangunan Daerah” di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta pada Kamis (11/07). Ia mengungkapkan besarnya potensi dan dukungan dari Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional berkeadilan.

“Indonesia bukan negara kecil. Indonesia memiliki berbagai karakteristik dan keberagaman. Untuk itu, yang perlu dibangun adalah seluruh Indonesia, bukan hanya membangun Jawa,” ujar Wamenkeu di hadapan para peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Pemerintah Daerah (Pemda) serta BUMD.

Saat ini, ungkap Wamenkeu, pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung dari Dana Transfer. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya Dana Transfer pada tahun 2019 yang mencapai Rp826,77 triliun atau setara dengan 38 persen dari APBN.

Dipaparkan oleh Wamenkeu, total gap kebutuhan dana investasi 2018-2025 diperkirakan mencapai Rp4.269 Triliun. Oleh karena itu, instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan untuk membiayai proyek-proyek prioritas.

“Ibarat sebuah mesin, perekonomian nasional digerakkan oleh kombinasi gear yang bergerak sinergis dan pada momentum yang tepat. Pemerintah Pusat bersama Pemda, BUMN/BUMD serta swasta harus bekerja sama bergerak ke arah yang sama,” tambahnya lagi.

Wamenkeu juga menambahkan bahwa Kemenkeu siap mendukung dan telah menyiapkan berbagai insentif fiskal daerah bagi daerah-daerah yang membutuhkan agar dapat mengakselerasi pembangunan. 

Dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan, Pemerintah pun telah melaksanakan berbagai kebijakan kerjasama pendanaan diantaranya; (i) APBN/APBD, (ii) pinjaman daerah; (iii) penerusan pinjaman dari luar negeri kepada Pemda dan BUMN; (iv) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (v) Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA); serta (vi) kredit ultra mikro (UMi). 

“Mudah-mudahan workshop ini menjadi lompatan, muncul inovasi dan terobosan sehingga pola sinergi pembangunan di daerah bisa berhasil dengan baik,” pungkas Wamenkeu.(mr/hpy/nr)