Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu I: Pencairan DIPA Berpegang pada Good Governance

Jakarta, 19/04/2013 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa setiap proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan, yang menyangkut pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kementerian/lembaga (K/L), akan dilakukan dengan tetap berpegang pada good governance. Hal ini terkait dengan proses penghilangan bintang pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), termasuk di dalamnya anggaran untuk Ujian Nasional.

“Buka blokir ada tata cara. Persetujuan komisi (di DPR) harus ada, TOR (term of reference) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja) harus dipenuhi, dan apakah ini terkait revisi atau perubahan program.maka seluruh proses dokumentasi dan proses revisi harus mengacu pada proses perundangan yang berlaku, karena governance-nya kita jaga di sini,” jelas Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati saat konferensi pers mengenai kronologis proses anggaran Ujian Nasional di Aula Djuanda I, Kemenkeu pada Jumat (19/4).

Sebagai informasi, DIPA Kemendikbud tahun anggaran (TA) 2013 dibintangi sebanyak 84,9 persen, karena belum mendapat persetujuan Komisi X dan belum ada data dukung seperti TOR dan RAB. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Herry Poernomo, ada beberapa bagian dalam DIPA Kemendikbud yang dibintangi, salah satunya adalah kegiatan Ujian Nasional. “Tercantum dalam pengembangan Badan Litbang Kemendikbud adalah Rp543,4 miliar. dan ini sasaran peserta ujian 14juta siswa lebih, unit cost Rp39 ribu per sisiwa,” jelasnya. Namun, saat Sekretaris Jenderal Kemendikbud mengajukan usul pencairan dana blokir dan revisi anggaran TA 2013 sesuai persetujuan komisi X DPR ke DJA, ada banyak perubahan yang terjadi. “Yang paling signifikan, pagu antarprogram. Dari 11 program, yang pagu nggak berubah hanya satu. Jadi, pagu masing-masing program berubah,” kata Herry. Dengan demikian, apa yang dicantumkan dalam keputusan presiden (Keppres) berbeda dengan persetujuan DPR. “Ini yang menjadi prinsip dari kami di Kemenkeu dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), bahwa ini harus dijaga,” pungkasnya.(fin)