Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu I: Pengendalian BBM Bersubsidi Jaga Kesehatan Fiskal

Jakarta, 18/04/2013 MoF (Fiscal) News - Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu cara untuk tetap mejaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawaty mengatakan, pengendalian subsidi BBM perlu dilakukan agar  tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Anny menambahkan, dengan pengendalian BBM bersubsidi, maka membengkaknya defisit anggaran dan subsidi energi dapat dihindari. Menurutnya, akan terdapat konsekuansi jika defisit anggaran mencapai lebih dari 2 persen dan anggaran subsidi BBM  melampaui Rp200 triliun, mengingat alokasi subsidi dalam APBN 2013 adalah sebesar Rp193,8 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berencana memberlakukan dua harga untuk bensin jenis premium, dalam rangka mengurangi beban subsidi pada APBN.

Oleh karena itu, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, nantinya akan diberlakukan dua harga premium, yaitu harga untuk jenis mobil pribadi dan untuk kendaraan angkutan umum dan motor. Jika kebijakan ini jadi diberlakukan, penghematan subsidi diperkirakan mencapai Rp21 triliun. "Ibu Wamenkeu mengatakan, penghematan sekitar Rp21 triliun kalau harganya (premium untuk mobil pribadi) Rp6.500 per liter,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah mengurangi besaran subsidi BBM bagi masyarakat menengah-atas maupun yang memiliki mobil pribadi. Sementara, untuk kendaraan umum dan motor, subsidi akan diberikan penuh agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. “Masalah BBM ini masalah yang pelik, membuat kami sangat serius berpikir. Urusan BBM ini sudah bertahun-tahun terjadi selalu kuota yang diberikan terlewati," ungkapnya. Terlebih, tambahnya, setelah dilakukan penelitian, 77 persen subsidi ternyata dinikmati kelas menengah atas, yang berdampak pada anggaran subsidi yang mencapai Rp300 trilun. "Maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan pengendalian juga untuk menyelamatkan APBN agar subsidinya lebih tepat sasaran”, jelasnya.(ak)