Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu Ingatkan Pengawasan Internal melalui UU No. 30 Tahun 2014

Jakarta, 27/04/2017 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan arahan sekaligus membuka acara Workshop Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Persinggungannya dengan Hukum Pidana di Aula Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan pada Rabu (25/04). UU tersebut telah disahkan pada 17 Oktober 2014.

Dalam pasal 20, UU ini memberikan amanat aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. "Ingat, di Pasal 20, aparat pengawas internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang apabila terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara,” pesan Wamenkeu.

UU ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien dalam pengaturan administrasi pemerintahan keadilan dan kepastian hukum. "Kalau itu hanya pelanggaran administrasi yang merugikan keuangan negara, akan diselesaikan di tingkat administrasi pemerintah. Namun, apabila kesalahan tadi, bisa jadi ada unsur jahatnya atau menjadi perbuatan pidana. Maka, akan (harus) tunduk pada hukum Undang-Undang pidana," tegas Wamenkeu. (ip/nr)