Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu: Pegawai Kemenkeu Harus Berevolusi untuk Memahami Ekonomi Daerah

Jakarta, 15/10/2021 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) memiliki cita-cita bahwa Kementerian Keuangan dapat mengerti mengenai ekonomi daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai punggawa keuangan negara, seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah perlu berevolusi untuk lebih memahami bagaimana dinamika ekonomi di daerah.

“Salah satu evolusi yang mau kita dorong ke depan adalah supaya Kementerian Keuangan makin mengerti mengenai perekonomian daerah yang sangat beragam ini. Kita mengerti perekonomian nasionalnya, kita mengerti angka-angka agregatnya di nasional. Tetapi kita juga harus memahami bagaimana tiap daerah karena mereka punya karakteristik yang beda-beda,” kata Wamenkeu dalam arahannya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sulawesi Maluku Kementerian Keuangan, Kamis (14/10).

Wamenkeu menjelaskan pegawai Kementerian Keuangan duduk di atas data APBN yang luar biasa besarnya. Sumber data dari APBN tersebut harus dapat dibedah dan dihubungkan dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

“Yang bisa membedah, bisa membaca, bahkan bisa meng-connect dengan kondisi ekonomi yang di daerah ya Ibu Bapak yang ada di masing-masing daerah,” ujar Wamenkeu.

Dengan data-data yang dimiliki, jajaran Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis untuk memberikan dorongan, masukan, dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan arahan Menteri Keuangan kepada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang seharusnya tidak hanya menjadi bendahara, tetapi juga menjadi regional economist dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian.

“Ibu Bapak yang ada di Ditjen Perbendaharaan adalah palang pintu terakhir Kementerian Keuangan sebelum uang rakyat itu pindah ke rekening orang lain, sebelum ditransfer kepada daerah, sebelum menjadi pembayaran gaji, sebelum menjadi transfer kepada penerima PKH (Program Keluarga Harapan), kepada penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” kata Wamenkeu.

Sebagai pesan terakhir, Wamenkeu berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah melakukan sinergi dalam mengelola keuangan negara untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik.

“Kita terus dalami peran ini, bukan hanya sekadar bendahara, bukan hanya sekedar bendaharawan dan bendaharawati, tapi yang menjaga perekonomian regional. Sinergi ini yang kita coba bangun. Semoga ini dapat menciptakan sinergi baru di antara Ibu Bapak Kakanwil,” ujar Wamenkeu. (dep/mr/hpy)