Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan sambutan dalam acara World Plantation Conferences and Exhibition 2017 (WPLACE-2017) di Hotel Sahid Jakarta (18/10)

Wamenkeu: Perlu Sinergi untuk Membangun Pertanian dan Perkebunan

Jakarta, 19/10/2017 Kemenkeu - Di era desentralisasi fiskal dan ekonomi, kerja sama antar seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan sektor perkebunan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo dalam pidatonya di acara World Plantation Conferences and Exhibition 2017 (WPLACE-2017) di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (18/10). 

“Pertumbuhan ekonomi 5,4 itu bisa dilakukan kalau ada sinergi antara pusat dengan daerah, sinergi antara menteri-menterinya dengan gubernur dan bupati walikota se-Indonesia. Demikian juga dengan perkebunan ini. Tidak mungkin Menteri Pertanian sendiri membangun untuk seluruh Indonesia kalau tidak dibantu oleh gubernur dan walikota yang ada di wilayahnya,” tegas Wamenkeu.

Oleh karena itu, Wamenkeu menjelaskan komponen dana transfer terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian, kehutanan dan lain-lain yang jumlahnya cukup besar.

“Di dalam transfer dana ke daerah itu ada DAK yang khusus di bidang pertanian, DAK  yang khusus kehutanan, belum dana dekonsentrasi, belum dana tugas pembantuan yang tugas pusat diserahkan atau dilaksanakan di daerah yang tidak masuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Itu yang cukup besar,” kata Wamenkeu.

Ia menambahkan, selain DAK, sinergi pengelolaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat meningkatkan leverage industry pertanian dan perkebunan.

“Ini harus dikeroyok bareng-bareng. Semuanya bisa menyatu ke sana karena yang tadi mengadopt wilayah. Perkebunan ada di daerah.  Kalau kita investasikan melalui below the line, apakah BUMN atau sekarang ada BLU sawit diharapkan 1 rupiah bisa jadi 4 rupiah karena bisa di-leverage sebagai badan usaha. Jadi, Penyertaan Modal Negara atau PMN yang jadi investasi pemerintah pusat di BUMN, di BLU itu menjadi suatu leverage sekarang menjadi asset, menjadi ekuitas yang bisa dimasukkan di perbankan. Bisa di-leverage. Diharapkan seperti itu, dan sekarang sudah ada,” tutup Wamenkeu. (bit/nr)