Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wamenkeu Sampaikan Perlunya Fleksibilitas Anggaran Covid-19 Dalam ADB-CARES

Jakarta, 22/09/2020 Kemenkeu - Akibat pandemi Covid-19, dunia saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan.  Masalah tersebut berdampak kepada sektor lainnya, sebab satu-satunya cara untuk menghentikan masalah tersebut belum ditemukan obat dan vaksin sehingga terjadi batasan pada interaksi sosial yang mengakibatkan masalah ekonomi. Jadi dengan mengetahui hal ini, sangat penting untuk memahami bahwa berapapun banyaknya uang yang dianggarkan untuk mendorong perekonomian, jika masalah kesehatan belum teratasi maka masalah utamanya belum akan hilang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam sambutannya pada acara Government's Remarks and Closing Remarks at ADB High Policy Committe Dialogue INO “COVID-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) dalam video conference pada Selasa (22/09).

“Dari segi anggaran kita harus memprioritaskan masalah kesehatan dan anggaran akan cukup fleksibel untuk masalah kesehatan. Sekarang ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita akan membahas apa itu dampak ekonomi dan lain-lain lalu kita mulai memikirkan tentang bagaimana campur tangan, bagaimana membantu ekonomi dengan masalah kesehatan dan masalah ekonomi ini maka sejumlah pembahasan penting muncul,” jelas Wamenkeu.

Pembahasan utama adalah kesiapan data. Untuk mengintervensi masalah kesehatan dengan memberikan perlindungan sosial dan bantuan usaha mikro maka terutama di negara seperti Indonesia sangat penting untuk memiliki data yang akurat. Seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menerima bantuan kartu sembako, data ketenagakerjaan dan data usaha mikro kecil untuk belanja pemerintah. 

Konsumsi belanja pemerintah meningkat tajam seiring langkah ekspansif APBN. Realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai 50,6% didorong peningkatan bantuan sosial hingga 6 kali lipat dan penyaluran anggaran PEN dalam belanja lainnya. Realisasi belanja Bansos naik utamanya untuk program PEN Perlindungan Sosial, serta PBI JKN.

“Jika kita ingin memiliki kecepatan penyaluran bantuan yang semaksimal mungkin dan akurat itu bergantung pada kesiapan data dan juga harus menjaga akuntabilitas karena anggaran pada akhirnya akan diaudit, harus dibuatkan laporan sehingga akurasi dan kecepatan serta akuntabilitas menjadi sangat penting. Untuk mencari keseimbangan antara ketiganya sangat penting menggabungkan program yang sudah ada dan terus melakukan perbaikan kemudian menyesuaikan program yang sudah ada dengan program baru,” ungkap Wamenkeu.

Wamenkeu menambahkan, terkait dengan anggaran perlu untuk menjaga fleksibilitas, karena masih belum dapat dipastikan kapan Covid ini akan berakhir dan juga kapan vaksin akan ditemukan. Dengan ketidakpastian tersebut, fleksibilitas harus dijaga dengan tetap menyesuaikan dengan kecepatan penggunaan anggaran, akurasi dan akuntabilitas. 

“Banyak sekali aspek tentang anggaran pemerintah yang mungkin menjadi studi yang sangat menarik dan juga bermanfaat. Saya yang sangat senang bahwa ADB mulai melakukan studi semacam ini didukung oleh pemerintah Australia. Terima kasih juga atas dukungannya dan kami di Kementerian Keuangan terus berdiskusi dan studi semacam ini sangat berguna agar kami dapat terus meningkatkan kebijakan kami,” pungkas Wamenkeu. (ip/hpy/nr)