Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Kemenkeu-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menghadiri acara dialog Teras Kota dengan tema Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka di Balairung UGM Yogyakarta (12/08)

Wamenkeu Usulkan Pusat Studi Pemerintah Daerah dan Desa untuk Kurangi Ketimpangan

Yogyakarta, 14/08/2017 Kemenkeu-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan pidato pada dialog Teras Kota dengan tema Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka, Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia, pada Sabtu, (12/08) di Balairung UGM Yogyakarta. Acara tersebut merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bekerja sama dengan koran Kompas dan radio Sonora. 

Ia menanyakan mengapa masih ada ketimpangan dan kemiskinan padahal bantuan transfer daerah sudah bertambah cukup besar satu dekade yang lalu. "Dari kacamata uang, kita tidak lack of money, dananya ada. Waktu saya menjadi Dirjen (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) tahun 2007-2008, dana transfer ke daerah baru Rp300 T, sedangkan sekarang menjadi Rp750 T (triliun) pada tahun 2017.  Dulu Dana Desa tidak ada, sekarang ada, dan bertambah Rp60 T (triliun). Tetapi mengapa masih ada ketimpangan (pendapatan)? Masih ada ketimpangan harga? Masih ada kemiskinan?," tanyanya.

Menurutnya, faktor pendukung pengurai kemiskinan tak lepas dari pendidikan. Dia mempertanyakan kesesuaian kurikulum perkuliahan dengan masalah yang dihadapi di Indonesia. "Kalau saya boleh usul untuk UGM (Universitas Gajah Mada), apakah ada pusat studi pemerintah daerah?," ujarnya. Menurutnya, pusat studi tersebut perlu diadakan untuk lebih meningkatkan kompetensi pengelola atau penyelenggara pemerintahan daerah. "Sehingga terjadi peningkatan pengelolaan uang di daerah yang makin besar tadi," lanjutnya. 

Ia berpendapat bahwa selain support pendanaan dari Pemerintah Pusat, salah satu hal yang bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan adalah pengelolaan dana di daerah yang dikoordinasikan pemimpin daerahnya. "Jadi, yang bisa mengurai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu juga tergantung yang ngemong daerahnya, (yaitu) Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Daerah," tegasnya.

Selain Wamenkeu, dalam acara tersebut hadir pula sebagai pembicara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Dalam acara tersebut, Wamenkeu juga menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan pengalihan subsidi BBM untuk subsidi lain yang lebih memberi dampak langsung kepada masyarakat. Tak lupa, ia mengingatkan agar masyarakat taat untuk membayar pajak. "Saya harap, semua di sini sudah bayar pajak. Karena sumber terbesarnya dari situ," pungkasnya. (ab/nr)