Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Wapres Imbau Pemda Kerja Sama dengan Swasta Kelola Air Minum

Jakarta, 16/1/2013 MoF (Fiscal) News - Demi menyediakan fasilitas mendasar seperti air minum dan sanitasi bagi masyarakat, Wakil Presiden Boediono mengimbau para kepala daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga guna mendukung dana anggaran negara. Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono saat membuka Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2013 yang berlangsung pada Selasa (15/1) di Jakarta. 

 

Menurut Wapres, jika hanya mengandalkan dana anggaran negara, maka restrukturisasi pengelolaan air minum di daerah akan sulit berjalan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak para kepala daerah untuk kreatif dalam menjalin hubungan dengan pihak ketiga dalam skema public private partnership. "Bila pemerintah daerah membutuhkan asistensi atau bantuan tenaga ahli, hal itu bisa disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum," ungkapnya. 

 

Wapres juga menegaskan, secara teknis, tanggung jawab penyediaan air bersih terletak di tangan pemerintah kabupaten dan kotamadya. Namun, tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat. Sistem tata kelola pemerintahan daerah harus meliputi manajemen sumber air yang sebaik-baiknya. Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta agar pemerintah daerah bersedia bekerja sama dengan pemerintah pusat.

 

Selain itu, ia juga mengimbau para kepala daerah agar fokus dalam melakukan berbagai perbaikan pada perusahaan-perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan mendasar seperti air minum. Ia menjelaskan, tingkat kesehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ini lebih dominan berada pada status ‘kurang sehat’ dan ‘sakit’ dibandingkan ‘sehat’. Menurut catatannya, dari 335 perusahaan, 144 PDAM berstatus ‘sehat’,  sedangkan 105 lainnya ‘kurang sehat’ dan 86 sisanya ‘sakit’.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan, dari 175 PDAM yang harus direstrukturisasi, baru 103 PDAM yang sudah maupun sedang direstrukturisasi. Sementara sisanya sebanyak 72 PDAM belum bersedia untuk direstrukturisasi.

 

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), para pimpinan perusahaan-perusahaan air minum daerah, wakil dari kabupaten/kotamadya serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(ak)