Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Akselerasi Kinerja Semakin Positif dan Terkendali; Penerimaan Pajak, Kepabeanan, dan Cukai Meningkat Pesat
Tanggal : 16/04/2018 16:53:00
Kontak : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat Tlp: (021) 3865330

Akselerasi Kinerja Semakin Positif dan Terkendali;
Penerimaan Pajak, Kepabeanan, dan Cukai Meningkat Pesat
 

 

Jakarta, 16 April 2018 – Kinerja perekonomian triwulan I-2018 masih cukup kuat, terutama didukung oleh kinerja komponen investasi dan konsumsi Pemerintah. Beberapa indikator investasi seperti impor bahan baku dan barang modal serta penjualan kendaraan niaga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Sementara itu, konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi, terutama didukung oleh penyerapan yang semakin baik, khususnya belanja sosial dan belanja barang. Konsumsi masyarakat tumbuh stabil didukung oleh stabilnya daya beli masyarakat seiring laju inflasi yang terjaga. Meskipun terjadi tekanan pada dua bulan pertama tahun 2018, terdapat perbaikan kinerja ekspor dan neraca perdagangan pada bulan Maret. Perbaikan tersebut diperkirakan terus berlanjut, antara lain didukung oleh membaiknya harga komoditas.

Dari sisi stabilitas, kinerja perekonomian Indonesia juga terjaga baik. Hal ini tercermin dari tingkat harga yang stabil, khususnya core inflation, walau terdapat tekanan depresiasi nilai tukar pada pertengahan triwulan I-2018. Hingga akhir triwulan I-2018, laju inflasi tercatat sebesar 0,99 persen (ytd) atau 3,40 persen (yoy), relatif rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan (3,5 persen ± 1 persen). Kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pada triwulan I-2018 mampu meredam tekanan harga beras yang terjadi. Pemerintah akan terus melakukan upaya stabilisasi harga, terutama menghadapi risiko tekanan inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, dengan menjamin kelancaran dan kecukupan pasokan bahan makanan. Volatilitas nilai tukar rupiah yang cukup tinggi pada Januari dan Februari 2018 akibat pengaruh faktor eksternal (seperti kebijakan normalisasi moneter dan proteksionisme yang dilakukan AS serta ketidakpastian permasalahan geopolitik) telah kembali stabil pada bulan Maret hingga saat ini. Sampai dengan 13 April 2018, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mencapai Rp13.599/USD (ytd).

Dari sisi penerimaan, realisasi Penerimaan Pajak tumbuh meningkat pasca-Tax Amnesty. Tanpa memperhitungkan uang tebusan Tax Amnesty dalam penerimaan negara tahun 2017, Penerimaan Pajak Triwulan I-2018 naik 16,21 persen (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 15,03 persen  (yoy) dan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar 8,36 persen (yoy).  Tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pascaprogram Tax Amnesty pun meningkat, diindikasikan oleh kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh Pasal 29 pada bulan Maret 2018 dan PPh Final 1 persen selama triwulan I-2018, masing-masing sebesar 15,99 persen dan 16,02 persen (yoy).

Meningkatnya kinerja Penerimaan Pajak juga diikuti oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai triwulan I-2018 tercatat sebesar Rp17,89 triliun, tumbuh 15,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini juga tertinggi dalam kurun tiga tahun terakhir dan terjadi pada seluruh komponen penerimaan, yaitu Bea Masuk, Bea Keluar dan cukai. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp8,41 triliun atau tumbuh 9,55 persen (yoy) seiring peningkatan devisa impor yang tumbuh 13,27 persen sepanjang triwulan I-2018. Peningkatan devisa impor didominasi oleh peningkatan impor produktif berupa bahan baku dan penolong (15,68 persen), serta barang modal (16,28 persen). Selanjutnya, penerimaan Bea Keluar tumbuh pesat sebesar 70,38 persen (yoy), tertinggi dalam empat tahun terakhir, terutama bersumber dari pertumbuhan ekspor hasil tambang (bahan bakar mineral dan bijih logam) sebesar 39,68 persen (yoy). Terakhir, penerimaan cukai hingga akhir triwulan I-2018 mencapai Rp8,05 triliun atau tumbuh 16,20 persen (yoy) dibandingkan triwulan I-2017. Penerimaan cukai tersebut dipengaruhi oleh dampak kenaikan tarif sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi dan efek eksternalitas negatif. Meningkatnya harga komoditas global juga berdampak pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mencapai Rp71,09 triliun atau tumbuh sebesar 22,16 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2017.

Akselerasi juga terjadi di sisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2018 sebesar Rp419,55 triliun, meningkat 4,88 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp233,95 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp185,60 triliun. Jumlah TKDD tersebut termasuk penyaluran Dana Desa sebesar Rp10,28 triliun yang mendukung program cash for work serta penyaluran Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1,69 triliun.

Semua hal tersebut berimplikasi pada penurunan defisit APBN dari Rp103,8 triliun (triwulan I-2017) menjadi Rp85,8 triliun (triwulan I-2018). Seiring dengan membaiknya penerimaan dan belanja, realisasi pembiayaan APBN dilakukan dengan hati-hati, terukur, dan efisien. Hingga akhir Maret 2018, defisit APBN telah dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp148,22 triliun (neto), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp187,9 triliun. Sejalan dengan ini, utang Pemerintah hingga akhir Maret 2018 juga terjaga di tingkat aman pada rasio 29,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp4.136,39 triliun. Terjaganya rasio utang terhadap PDB tersebut merupakan implikasi dari strategi pembiayaan utang front loading guna mengantisipasi ketidakpastian global, seperti perubahan kebijakan dagang negara maju, eskalasi krisis geopolitik dunia, dan kenaikan Fed Fund Rate AS.

Sementara, pada triwulan I-2018 rata-rata biaya utang baru Pemerintah tercatat sebesar 4,89 persen dengan rasio pembayaran bunga terhadap stok utang sebesar 1,66 persen, menurun dibandingkan triwulan I-2017 yang masing-masing sebesar 5,39 persen dan 1,78 persen. Penurunan biaya utang ditengah tren peningkatan Fed Fund Rate ini merupakan dampak dari makin membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat kredit Indonesia yang minggu lalu mendapat kenaikan satu notch di atas level terendah investment grade oleh Moody’s, seiring peningkatan peringkat kredit oleh Standard & Poor’s dan Fitch sebelumnya yang berdampak pada menurunkan cost of fund utang Pemerintah. Pemerintah konsisten melakukan pengelolaan utang secara prudent untuk menjaga keberlanjutan fiskal Pemerintah yang sehat. Ke depan, Pemerintah akan terus melakukan pemantapan pengelolaan fiskal dalam APBN 2018 untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan dengan tetap mewaspadai berbagai risiko, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik.

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi April 2018 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN selama triwulan I-2018. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu, termasuk dampaknya terhadap perekonomian. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website www.kemenkeu.go.id/apbnkita.         

  • Keterangan Pers Akselerasi Kinerja Semakin Positif dan Terkendali Penerimaan Pajak Kepabeanan dan Cukai Meningkat Pesat Unduh